Manado | December 27, 2017 at 04:00 AM post by yehabe (view 1193)

BOROKO – Bupati Drs.Hi.Depri Pontoh (DP) melakukan mutasi dan pelantikan terhadap beberapa pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah. Hal ini dibuktikan dengan dilantiknya para  pejabat eselon III dan IV, serta penjabat Sangadi Rabu (27/12) kemarin.


Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kantor Desa Bohabak II Kecamatan Bolang Itang Timur, melantik Mirad Mardani SE MEc Dev sebagai Kabag Ekonomi Dan Pembangunan (Ekbang) menggantikan Suprat Mokodoto yang sudah pensiun, Mohammad Misaala sebagai Sekretaris Dinas Satpol PP menggantikan Ibrahim Datukramat yang pensiun, Habibi Alamri sebagai Plt Kabag Umum dan

Nurhayati Rasid SKM dilantik sebagai Kepala Pelayanan Kesehatan dan SDM Kesehatan menggantikan Chindrawati Pontoh yang mundur dari jabatan dengan alasan sakit.


Bupati juga melantik empat penjabat Sangadi masing-masing Sangadi Desa Sangkub I, Sangadi Sidodadi di Kecamatan Sangkub, Sangadi Binjeita I, dan Sangadi Bohabak 2 di Kecamatan Bolang Itang Timur. Selain itu juga dilakukan penyerahan surat keputusan penunjukan kepada Sirajudin Lasena SE MEc Dev sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bolmut.


DP pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa, pelantikan tersebut telah didahului oleh proses pengkajian secara normatif sera perencanaan kepegawaian yang didasarkan pada regulasi-regulasi yang ada. Pelantikan pejabat struktural maupun penjabat Sangadi juga merupakan kebutuhan pada organisasi pemerintahan. Dikarenakan pelantikan saat ini bukan merupakan rotasi ataupun demosi jabatan, akan tetapi pengisian kekosongan jabatan pada struktur pemerintahan baik di daerah maupun di desa.


"Pelantikan terhadap empat penjabat Sangadi ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 ayat 3, dalam penjelasannya jika  terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Sangadi serentak, maka saya selaku Kepala Daerah harus mengangkat penjabat kepala desa yang berasal dari PNS dilingkungan pemerintah daerah," terang Bupati.


Lebih lanjut DP menjelaskan, bahwa pelantikan saat ini selain didasari pada SK Bupati Bolmut, terdapat pula persetujuan tertulis Bapak Menteri Dalam Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. "Pada pasal tertentu menyatakan bahwa kepala daerah dilarang melakukan pelantikan atau penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Mendagri," jelas DP. _*kn_